Anggota DPR Kritik BPJS Nonaktifkan PBI, Orang Sakit Jadi Korban
Newsporium Sabang – Anggota DPR Kritik BPJS dari berbagai fraksi mengkritik keras langkah BPJS Kesehatan yang menonaktifkan Program Bantuan Iuran (PBI) bagi sejumlah peserta. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan masyarakat miskin yang bergantung pada program tersebut, terutama saat mereka tengah membutuhkan perawatan kesehatan akibat sakit.
Kebijakan Nonaktifkan PBI Menjadi Sorotan
BPJS Kesehatan, melalui sistem PBI, sebelumnya memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir dengan biaya. Langkah BPJS ini mendapatkan sorotan tajam, terutama dari anggota DPR yang khawatir kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan medis. Herman Khaeron, salah satu anggota Komisi IX DPR, menegaskan bahwa keputusan BPJS ini hanya akan merugikan mereka yang paling membutuhkan, terutama orang sakit yang tak mampu membayar biaya pengobatan.
Baca Juga: Longsor Cisarua KBB Capai 3,5 Km Badan Geologi Ungkap Hasil Investigasi
PBI Sebagai Penyelamat Bagi Warga Miskin
Namun, dengan adanya pemutusan program PBI tanpa pemberitahuan yang jelas, banyak masyarakat yang kehilangan akses ini pada saat mereka membutuhkan perawatan medis mendesak.
Dampak Negatif pada Masyarakat
Akibatnya, Tri terpaksa berhutang untuk menutupi biaya perawatan.
“Seharusnya BPJS memberi kesempatan kepada kami untuk tetap mendapatkan layanan kesehatan. Kami sudah terdaftar, tapi tiba-tiba terhapus begitu saja. Ini sangat menyulitkan kami,” keluh Tri.
Kritik Anggota DPR
Dede Yusuf, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, turut mengkritik langkah BPJS yang dinilai tidak transparan. Ia menilai bahwa pemerintah harusnya memberikan perlindungan lebih kepada mereka yang terdaftar dalam program PBI, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang. “BPJS Kesehatan seharusnya lebih hati-hati dalam menonaktifkan peserta PBI, apalagi jika mereka sedang membutuhkan perawatan,” ujarnya.
Kritik serupa juga datang dari Nurhayati, anggota DPR dari fraksi PAN, yang meminta pemerintah untuk segera memperbaiki sistem data kepesertaan PBI agar tidak ada warga yang tereliminasi begitu saja tanpa pemberitahuan. “Ini adalah masalah serius.
Harapan untuk Perbaikan
Anggota DPR berharap agar BPJS Kesehatan segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan ini dengan memberikan solusi konkret bagi masyarakat miskin yang terancam kehilangan akses layanan kesehatan. Mereka meminta pemerintah agar lebih transparan dalam mengelola data peserta dan memberikan jaminan agar warga miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
