Buntut Kasus Pengadaan Laptop Cromebook, Sebanyak 84 Kepala Sekolah di Pidie Diperiksa Jaksa

1. Buntut Kasus Pengadaan Dari Proyek Digital ke Meja Penyidik

Newsporium Sabang – Buntut Kasus Pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek (2019–2022) menghabiskan anggaran hingga Rp 9,9 triliun dan kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi. Modus yang diduga mencakup penggantian kajian teknis untuk mengarahkan penggunaan Chrome OS, penggelembungan jumlah perangkat, dan mark-up harga—semua dilakukan meski uji coba awal menunjukkan Chromebook tidak efektif digunakan, terutama di sekolah dengan akses internet terbatas

Setelah penetapan empat tersangka—mantan Direktur SD, Direktur SMP, konsultan teknologi, dan staf khusus Mendikbudristek—Kejagung kini memperluas penyidikan ke daerah-daerah penerima, termasuk Pidie. Sebanyak 84 kepala sekolah di Pidie diperiksa oleh jaksa sebagai saksi untuk melacak distribusi dan kondisi Chromebook yang diterima

2. Perspektif Lapangan: Mengapa Kepala Sekolah Jadi Fokus?”

Kejagung melibatkan penyidik daerah dalam penyidikan kasus Chromebook, karena skala program yang menyasar hampir seluruh Indonesia membutuhkan koordinasi lebih luas  Kepala sekolah di Pidie diperiksa untuk menegaskan:

Apakah pendistribusian berjalan transparan, atau terdapat penyimpangan praktik, seperti penggelembungan jumlah atau mark-up harga.

Langkah ini memperlihatkan upaya tuntas dari otoritas untuk memastikan akuntabilitas penerima manfaat dalam proyek digitalisasi pendidikan.

Baca Juga: Sukses Kembangkan Piring Situek Pineung, Bupati Bireuen Terima Penghargaan Serambi Ekraf Award

3. “Analisis Regulasi: Kelemahan Sistem dan Bahaya Korupsi Teknologi Pendidikan

Proyek pengadaan Chromebook menunjukkan sejumlah kegagalan sistemik:

Kajian awal oleh tim teknis menyarankan Windows, bukan Chromebook, mengingat ketidaksesuaian perangkat dengan infrastruktur sekolah di daerah jauh

Dugaan mark-up harga mencapai Rp 1,9 triliun dari total anggaran Rp 9,3–9,9 triliun—penyebab besar kerugian negara

Dengan melibatkan kepala sekolah penerima sebagai saksi, Kejagung berusaha mengungkap apakah distribusi di lapangan berjalan sesuai prosedur atau terdapat penyimpangan yang memperparah kerugian publik.

4. Buntut Kasus Pengadaan Narasi Humanis: Ketika Teknologi Tak Sampai ke Tujuan

Bayangkan seorang kepala sekolah di Pidie menerima bantuan Chromebook dengan penuh harapan untuk tingkatkan pembelajaran digital di sekolah. Namun, jika perangkat tersebut tidak berfungsi—karena sinyal terbatas atau kendala teknis—bantuan itu tak lagi bermanfaat.

Pemeriksaan 84 kepala sekolah bukan hanya soal hukum, tapi juga memastikan bahwa program digitalisasi betul-betul menyentuh tujuan utama: kualitas pendidikan anak-anak negeri.

Tabel Perbandingan Gaya Penulisan

Penutup

Kasus Chromebook bukan hanya kisah politis atau statistik penyidikan—it’s about public trust in education reform. Pemeriksaan terhadap 84 kepala sekolah di Pidie adalah langkah penting dalam menjembatani tindakan hukum dan realitas di lapangan. Dengan distribusi yang adil dan transparan, teknologi pendidikan bisa benar-benar menjadi solusi, bukan ladang korupsi.