Catat Perbaikan Dokumen Kependudukan Pidie Tak Perlu Lagi ke Pengadilan
Sabang Catat Perbaikan Sejak akhir Juni 2025, warga Kabupaten Pidie tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri Sigli untuk memperbaiki kesalahan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta perkawinan, atau akta kematian. Kepala Dinas Dukcapil, Bayhaki, menyampaikan sidang penetapan kini digelar langsung di Kantor Dukcapil Pidie oleh hakim dari PN Sigli. “Kami sudah siapkan ruang sidang persis seperti di pengadilan,” ujarnya Senin (23/6/2025).
Program ini bagian dari inisiatif Bupati Pidie untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. pemerintah yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kapasitas tata kelola dan kualitas
2 – Gaya Panduan atau How-to
Begini Cara Perbaiki Nama dan Tanggal di Akta Tanpa Harus ke Pengadilan di Pidie
Tahun 2025 membawa kemudahan baru: warga Pidie kini bisa memperbaiki dokumen seperti akta kelahiran dan perkawinan tanpa harus datang ke pengadilan. Berikut langkah-langkahnya:
-
Datang ke Kantor Dukcapil Pidie dengan bukti dokumen yang salah (akta, KTP, KK, ijazah, saksi).
-
Mengisi formulir permohonan, misalnya perubahan nama lebih dari dua huruf atau tanggal lahir.
-
Tunggu hasil putusan dalam ruang sidang yang sudah lengkap seperti di pengadilan.
-
Ambil dokumen baru setelah putusan dan akta diperbaiki—semuanya bisa selesai dalam satu tempat. Kini Pidie menyusul demi layanan yang lebih ramah dan cepat.
Baca Juga: Zulkifli H Adam Suradji Junus Dilantik sebagai Wali Kota dan WaWalkot Sabang
3 – Catat Perbaikan Opini / Editorial
Model ini berubah di Pidie: sidang penetapan berjalan di Dukcapil, bukan di PN Sigli.
Dukcapil membutuhkan waktu dan anggaran lebih sedikit, warga pun tidak perlu cuti atau biaya perjalanan untuk hadir di persidangan. Hakim yang datang langsung ke ujung administrasi menjadi contoh nyata negara hadir di tengah masyarakat.
Jika program ini sukses, pemerintah daerah lain patut mencontoh. Sidang keliling di kantor Dukcapil membawa arti baru: bukan hanya “akses keadilan” tapi juga “akses kemudahan layanan.” Ini mengubah wajah pelayanan—dari beban menjadi fasilitator.
