PDIP Soroti MBG dalam Anggaran Pendidikan, Pemerintah Beri Penjelasan
Newsproium Sabang – PDIP Soroti MBG Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam struktur anggaran pendidikan pemerintah. Fraksi PDIP di parlemen menilai perlu ada kejelasan klasifikasi belanja agar tidak mengaburkan prioritas utama sektor pendidikan.
Dalam rapat kerja bersama kementerian terkait, sejumlah anggota dewan mempertanyakan dasar hukum dan teknis penganggaran MBG di pos pendidikan. Mereka khawatir jika tidak dijelaskan secara rinci, kebijakan tersebut bisa memicu perdebatan mengenai komitmen pemerintah terhadap porsi minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Program makan bergizi tentu penting untuk mendukung kualitas belajar siswa. Namun kami meminta transparansi, apakah ini murni belanja pendidikan atau lintas sektor,” ujar salah satu anggota Fraksi PDIP.
Pemerintah Jelaskan Dasar Kebijakan
Menanggapi sorotan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa program MBG memiliki keterkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Asupan gizi yang memadai dinilai berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi, kesehatan, dan prestasi siswa.:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/PDIP-BONGKAR-ANGGARAN-MBG.jpg)
Baca Juga: Hasil Korupsi Dikorupsi Lagi Bos Sawit di Riau Ditahan Usai Rugikan Negara Rp 30 Miliar
Pemerintah menegaskan bahwa skema anggaran telah disusun sesuai aturan perundang-undangan. MBG disebut sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kerangka belanja pendidikan.
“Kita tidak hanya bicara soal gedung dan buku, tetapi juga kesiapan fisik dan mental peserta didik. Program ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran,” jelas perwakilan pemerintah.
PDIP Soroti MBG Perdebatan Soal Prioritas
Meski demikian, PDIP meminta agar pemerintah memastikan program tersebut tidak mengurangi alokasi untuk kebutuhan mendasar seperti peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan sarana-prasarana, serta pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai polemik ini mencerminkan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan. Program lintas sektor seperti MBG memang memiliki dampak pada pendidikan, namun pengklasifikasian belanja harus jelas agar tidak menimbulkan persepsi manipulasi angka anggaran.
Komitmen Perbaikan Tata Kelola
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap masukan DPR dan siap memperbaiki mekanisme pelaporan agar publik dapat memahami struktur belanja secara komprehensif. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program MBG dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
